3. Bahwa kedua Surat Keputusan Menteri dalam negeri tersebut, yaitu SK No. 15/YPIM/VII/2006 tertanggal 26 Juli 2006 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. ALASAN GUGATAN Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. f1.
Pengajuan Perkara Gugatan Tingkat Pertama Berbasis Web Dengan Fitur Mobile (Studi Kasus: Bagian Kepaniteraan Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)". Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan proses administrasi pada bagian kepaniteraan muda perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berjalan dengan efektif.
menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (N.O.). Hal itu sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2005 yang menentukan bahwa meskipun secara eksplisit telah diatur pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai hasil pemilu yang tidak dapat digugat di PTUN. Akan tetapi dengan
Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum yang berhak untuk mengadili penyelesaian sengketa hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat rumusan masalah yang ingin Penulis bahas dalam artikel Contoh skenario sidang peradilan tata usaha negara mata kuliah praktik latihan kemahiran hukum peradilan tata usaha negara daftar peran praktik latihan. Skip to document. University; High School; Books; Setelah mempelajari Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, dan Duplik, serta tentang segala fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan ini .contoh gugatan peradilan tata usaha negara
